Urip Harus Bayar Enam Pungutan
Laporan Reporter Tribun Jogja, Catarina Binarsih
TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Lalu siapa yang mendapat berkah dari pasir Merapi yang harganya tembus Rp 1 juta per truk itu? Penelusuran Tribun mulai dari hilir hingga hulu menunjukkan, distributor pasir Merapi ini, di rantai paling awal harus mengeluarkan Rp 120 ribu hingga Rp 150 ribu per truk. Biaya itu sebagai ongkos menaikkan pasir dari Sungai Gendol kawasan Dukuh Singlar, Desa Glagaharjo, Kecamatan Cangkringan, Sleman, ke atas bak truk mereka.
"Kalau menggunakan backhoe harus bayar Rp 150 ribu per satu bak truk. Sedangkan penambang manual hanya bayar Rp 120 ribu per satu bak truk," tutur Urip. Satu kelompok penambang pasir manual yang berjumlah tiga orang, mampu mengisi pasir satu bak truk sekitar tiga jam.
Setelah bak truk penuh terisi pasir, Urip dan ratusan sopir truk lainnya, langsung tancap gas meninggalkan Sungai Gendol. Mulai saat meninggalkan Sungai Gendol hingga ke kota tujuan, setiaknya sopir harus terhenti di enam pos retribusi dan membayar beberapa pungutan.
Beberapa meter setelah naik dari Sungai Gendol, sopir truk harus melewati pos yang didirikan warga setempat. Di tempat ini, sopir yang menjulurkan beberapa uang pecahan dua ribuan atau kadang-kadang hingga Rp 3 ribu.
Masih di daerah Singlar, ada juga pos petugas yang memegang karcis berlogo Pemda Sleman. Pemungutan retribusi ini justru dilakukan di tengah tengah jalan yang ada rambu larangan lewat bagi truk galian C.
Pada karcis itu, tertera Rp 15 ribu (karcis biru) bagi truk pengangkut pasir, sedangkan truk pengangkut pasir batu (sirtu) dikenakan tarif Rp 7.500 (karcis pink). Karcis ini, dalam sehari hanya dikenakan sekali, dan truk bebas berkali-kali masuk keluar areal penambangan.
"Biasanya petugas dari Pemda Sleman bisa diberi uang di bawah banderol, tetapi kita tidak diberi karcis," ungkap Urip.
Keluar dari kawasan Sleman, sopir truk pasir ini masih berhadapan dengan pos retribusi lain, Saat memasuki kawasan Kecamatan Manisrenggo, Klaten, ada beberapa warga setempat juga memungut retribusi. Setidaknya ada empat pos pungutan yang didirikan warga.
Saat hendak memasuki Jalan Solo-Yogyakarta, masih ada pos pembayaran retribusi truk galian C milik Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Klaten. Petugas memberikan karcis resmi yang dibanderol Rp 10 ribu. "Jika bisa menunjukkan karcis dari pembayaran retribusi di Sleman, kami tidak dipungut retribusi lagi," imbuh Urip.
Hingga tiba di lokasi antaran pasir di Klaten, Urip dan ratusan sopir truk lain harus membayar lima hingga enam kali pungutan, yang jumlahnya mencapai Rp 27 ribu. Rinciannya, membayar pungutan retribusi desa di empat pos warga, sekitar Rp 12 ribu, dan membayar pungutan retribusi di pos milik Pemkab (Sleman atau Klaten) Rp 15.000.
Ditambah biaya sopir, solar dan biaya operasional lain, keuntungan yang diperoleh bos Urip sekitar Rp 105 per satu truk pasir yang dijualnya ke seorang kontraktor di Klaten. Bila diantar ke kota lain yang jaraknya lebih jauh, keuntungan total per hari per truk yang diperoleh bos Urip pun tidak bertambah signifikan, karena biaya solar dan sopir menjadi bertambah besar. (*)
Friday, February 20, 2015
Thursday, February 19, 2015
cara menghitung volume material pondasi
cara menghitung volume material pondasi
Berikut ini cara menghitung volume material pondasi batu kali, Pondasi digunakan sebagai penahan rumah atau bangunan sehingga konstruksi dapat berdiri kokoh di atasnya. pada saat akan membuat pondasi kita berpikir berapa material yang akan dibutuhkan, sehingga dapat dipersiapkan sebelumnya. misalnya pondasi batu kali dengan gambar berbentuk seperti ini:
Bentuk trapesium dengan panjang total pondasi adalah 35 m’ lebar atas pondasi 30 cm sedangkan lebar bawah pondasi 60 cm dan tinggi 70 cm dan panjang pondasi 35m.
pertama kali kita lihat item pekerjaan yang ada pada pekerjaan pondasi tersebut yaitu:
1. Pekerjaan Bowplank
2. Pekerjaan galian tanah
3. pekerjaan urugan pasir
4. Pekerjaan pasangan pondasi batu kali 1:5
berikutnya adalah mengitung volume tiap item pekerjaan
1. Pekerjaan Bowplank
volumenya 35 m’
kayu = 0.01 m3 x 35 = 0.35 m3
paku 0.02kg x35 = 0.7 kg dibulatkan 1 kg
Bowplank ini digunakan untuk pengukuran dan kesikuan letak pondasi agar sesuai dengan perencanaan.
2. Pekerjaan galian tanah
volume galian tanah = ((0.6+0.9)/2)x0.75= 0.5625
volume total galian tanh=0.5625 x35=19.6875 m3
“tidak membutuhkan material” pada situasi tertentu yang mengalami kesulitan dalam melakukan pembuangan hasil galian tanah maka diperlukan upaya khusus dalam mengatasinya seperti merencanakan suatu area konstruksi yang memerlukan urugan tanah hal ini biasa disebut sebagai cutting fill.
3. Pekerjaan urugan pasir
Volume urugan pasir = 0.6×0.05 = 0.09
volume total pasir= 0.09 x35 = 3.15
pasir urug = 1.05 m3 x 3.15 = 3.3075 m3
Jumlah pasir 1 truck rata-rata adalah 4m3 jadi kita bisa membeli satu truck pasir untuk pekerjaan pondasi tersebut, namun masing-masing truck mempunyai volume yang berbeda-beda.
4. Pekerjaan Pasangan batu kali 1:5
Luas penampang trapesium pasangan batu kali =((0.6+0.3)/2)x0.7= 0.315 m2
volume total pasangan batu kali =0.315 x35 = 11.025 m3
batu kali = 1.2 m3 x 11.025 = 13.23 m3
Pasir = 0.54 m3 x 11.025 = 5.9535 m3
Semen = 2.68 zak x 11.025 = 29.547 zak dibulatkan 30 zak
Pekerjaan urugan tanah kembali
volume urugan tanah kembali = 19.6875 – 11.025 – 3.3075
“tanah diambil dari bekas galian”
jadi menurut perhitungan di atas maka volume material yang dibutuhkan adalah
pasir = 3.3075 + 5.9563 = 9.2638 m3
batu kali = 13.23 m3
semen = 30 zak
paku = 1 kg
papan bowplank = 0.35 m3
nah setelah itu tinggal ke toko deh.. belanja tuh material untuk pelaksanaan pembangunan pondasi batu kali.
sumber : ilmusipil.com
Berikut ini cara menghitung volume material pondasi batu kali, Pondasi digunakan sebagai penahan rumah atau bangunan sehingga konstruksi dapat berdiri kokoh di atasnya. pada saat akan membuat pondasi kita berpikir berapa material yang akan dibutuhkan, sehingga dapat dipersiapkan sebelumnya. misalnya pondasi batu kali dengan gambar berbentuk seperti ini:
Bentuk trapesium dengan panjang total pondasi adalah 35 m’ lebar atas pondasi 30 cm sedangkan lebar bawah pondasi 60 cm dan tinggi 70 cm dan panjang pondasi 35m.
pertama kali kita lihat item pekerjaan yang ada pada pekerjaan pondasi tersebut yaitu:
1. Pekerjaan Bowplank
2. Pekerjaan galian tanah
3. pekerjaan urugan pasir
4. Pekerjaan pasangan pondasi batu kali 1:5
berikutnya adalah mengitung volume tiap item pekerjaan
1. Pekerjaan Bowplank
volumenya 35 m’
kayu = 0.01 m3 x 35 = 0.35 m3
paku 0.02kg x35 = 0.7 kg dibulatkan 1 kg
Bowplank ini digunakan untuk pengukuran dan kesikuan letak pondasi agar sesuai dengan perencanaan.
2. Pekerjaan galian tanah
volume galian tanah = ((0.6+0.9)/2)x0.75= 0.5625
volume total galian tanh=0.5625 x35=19.6875 m3
“tidak membutuhkan material” pada situasi tertentu yang mengalami kesulitan dalam melakukan pembuangan hasil galian tanah maka diperlukan upaya khusus dalam mengatasinya seperti merencanakan suatu area konstruksi yang memerlukan urugan tanah hal ini biasa disebut sebagai cutting fill.
3. Pekerjaan urugan pasir
Volume urugan pasir = 0.6×0.05 = 0.09
volume total pasir= 0.09 x35 = 3.15
pasir urug = 1.05 m3 x 3.15 = 3.3075 m3
Jumlah pasir 1 truck rata-rata adalah 4m3 jadi kita bisa membeli satu truck pasir untuk pekerjaan pondasi tersebut, namun masing-masing truck mempunyai volume yang berbeda-beda.
4. Pekerjaan Pasangan batu kali 1:5
Luas penampang trapesium pasangan batu kali =((0.6+0.3)/2)x0.7= 0.315 m2
volume total pasangan batu kali =0.315 x35 = 11.025 m3
batu kali = 1.2 m3 x 11.025 = 13.23 m3
Pasir = 0.54 m3 x 11.025 = 5.9535 m3
Semen = 2.68 zak x 11.025 = 29.547 zak dibulatkan 30 zak
Pekerjaan urugan tanah kembali
volume urugan tanah kembali = 19.6875 – 11.025 – 3.3075
“tanah diambil dari bekas galian”
jadi menurut perhitungan di atas maka volume material yang dibutuhkan adalah
pasir = 3.3075 + 5.9563 = 9.2638 m3
batu kali = 13.23 m3
semen = 30 zak
paku = 1 kg
papan bowplank = 0.35 m3
nah setelah itu tinggal ke toko deh.. belanja tuh material untuk pelaksanaan pembangunan pondasi batu kali.
sumber : ilmusipil.com
Wednesday, February 11, 2015
Tambang Pasir Lumajang Ditutup, Proyek Infrastruktur Pemerintah Mandek
Tambang Pasir Lumajang Ditutup, Proyek Infrastruktur Pemerintah Mandek
Penutupan tambang pasir di Kabupaten Lumajang yang dilakukan dalam rangka evaluasi perizinan pertambangan, membawa bagi dampak pengerjaan proyek infrastruktur pemerintah.
"Saya mendapatkan pekerjaan membangun Poskeswan (Pos Kesehatan Hewan) di wilayah Kecamatan Senduro. Dan masih ada lagi proyek infrastruktur pemerintah lainnya yang saya kerjakan. Saat ini sudah memasuki pertengahan Oktober, pekerjaan baru 20 persen dan terhenti karena tidak ada pasir. Padahal, akhir tahun harus diselesaikan. Kalau tidak, kami kena klaim, penalti dan sebagainya. Untuk itu, pemerintah dan aparat kepolisian harus memikirkan ini," katanya kepada Sentral FM, Senin (12/10/2015).
Menurut Kadar, tambang yang legalitas perizinannya lengkap dan tidak membahayakan lingkungan, harus segera diperbolehkan kembali beroperasi. Karena jika berlarut-larut, maka implikasinya akan bertambah besar.
Jika pelaksanaan pekerjaan tidak selesai karena material pasir yang dibutuhkan tidak tersedia, maka kondisi ini masuk dalam kategori force majeur yang menjadi penghambat pelaksanaan pekerjaan.
"Jika begitu kondisinya, maka kami para rekanan pelaksana pekerjaan yang terdampak kondisi ini, bisa lebih tenang. Karena penyerapan dana pemerintah maksimal harus terserap Desember. Kalau tidak terserap, maka harus ada jalan keluar. Teman-teman rekanan yang lain juga sudah berteriak-teriak atas kondisi ini," ungkapnya.
Sementara itu, keluhan yang lainnya disampaikan Jamah Abdullah, salah satu rekanan penyuplai pasir dan batu untuk proyek Jalur Lintas Selatan (JLS) di Lumajang mengatakan pengerjaan jelas terganggu dengan penutupan tambang pasir ini. "Padahal, pekerjaan JLS sesuai SPK (Surat Perintah Kerja) harus diselesaikan 15 November. Dengan penutupan ini, kami tidak yakin bisa tepat waktu," kata Jamal Abdullah.
Terkait terdampaknya proyek JLS atas penutupan tambang pasir di Lumajang ini, Dewi J Putriatni Kepala Energi dan Sumberdaya Mineral Pemprov Jatim menyebutkan, pihaknya belum mendengar informasinya. "Tidak ada laporan ke sana tentang hal itu. Kami belum mendengar proyek JLS terganggu akibat penutupan tambang pasir di Lumajang," ucap Dewi J Putriatni.
Sementara As`at Malik Bupati Lumajang saat menemui ratusan mahasiswa yang menggelar aksi di Kantor Pemkab Jl. ALun-Alun Utara, menyatakan bahwa hasil evaluasi perizinan akan segera diumumkan Pemprov Jatim.
"Yang jelas, untuk pertambang pasir besi di pesisir selatan akan ditutup. Namun, pertambangan pasir galian C untuk bangunan di DAS (Daerah Aliran Sungai) nantinya akan diizinkan setelah dilakukan penataan," kata bupati.(her/iss/ipg)
(http://www.suarasurabaya.net)
Penutupan tambang pasir di Kabupaten Lumajang yang dilakukan dalam rangka evaluasi perizinan pertambangan, membawa bagi dampak pengerjaan proyek infrastruktur pemerintah.
"Saya mendapatkan pekerjaan membangun Poskeswan (Pos Kesehatan Hewan) di wilayah Kecamatan Senduro. Dan masih ada lagi proyek infrastruktur pemerintah lainnya yang saya kerjakan. Saat ini sudah memasuki pertengahan Oktober, pekerjaan baru 20 persen dan terhenti karena tidak ada pasir. Padahal, akhir tahun harus diselesaikan. Kalau tidak, kami kena klaim, penalti dan sebagainya. Untuk itu, pemerintah dan aparat kepolisian harus memikirkan ini," katanya kepada Sentral FM, Senin (12/10/2015).
Menurut Kadar, tambang yang legalitas perizinannya lengkap dan tidak membahayakan lingkungan, harus segera diperbolehkan kembali beroperasi. Karena jika berlarut-larut, maka implikasinya akan bertambah besar.
Jika pelaksanaan pekerjaan tidak selesai karena material pasir yang dibutuhkan tidak tersedia, maka kondisi ini masuk dalam kategori force majeur yang menjadi penghambat pelaksanaan pekerjaan.
"Jika begitu kondisinya, maka kami para rekanan pelaksana pekerjaan yang terdampak kondisi ini, bisa lebih tenang. Karena penyerapan dana pemerintah maksimal harus terserap Desember. Kalau tidak terserap, maka harus ada jalan keluar. Teman-teman rekanan yang lain juga sudah berteriak-teriak atas kondisi ini," ungkapnya.
Sementara itu, keluhan yang lainnya disampaikan Jamah Abdullah, salah satu rekanan penyuplai pasir dan batu untuk proyek Jalur Lintas Selatan (JLS) di Lumajang mengatakan pengerjaan jelas terganggu dengan penutupan tambang pasir ini. "Padahal, pekerjaan JLS sesuai SPK (Surat Perintah Kerja) harus diselesaikan 15 November. Dengan penutupan ini, kami tidak yakin bisa tepat waktu," kata Jamal Abdullah.
Terkait terdampaknya proyek JLS atas penutupan tambang pasir di Lumajang ini, Dewi J Putriatni Kepala Energi dan Sumberdaya Mineral Pemprov Jatim menyebutkan, pihaknya belum mendengar informasinya. "Tidak ada laporan ke sana tentang hal itu. Kami belum mendengar proyek JLS terganggu akibat penutupan tambang pasir di Lumajang," ucap Dewi J Putriatni.
Sementara As`at Malik Bupati Lumajang saat menemui ratusan mahasiswa yang menggelar aksi di Kantor Pemkab Jl. ALun-Alun Utara, menyatakan bahwa hasil evaluasi perizinan akan segera diumumkan Pemprov Jatim.
"Yang jelas, untuk pertambang pasir besi di pesisir selatan akan ditutup. Namun, pertambangan pasir galian C untuk bangunan di DAS (Daerah Aliran Sungai) nantinya akan diizinkan setelah dilakukan penataan," kata bupati.(her/iss/ipg)
(http://www.suarasurabaya.net)
Subscribe to:
Comments (Atom)